VONIS.ID - Infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali disorot DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Jalan yang menghubungkan dua kabupaten itu dinilai masih sangat memprihatinkan.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menyuarakan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Percepatan infrastruktur jalan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu perlu dioptimalkan melalui APBD Kaltim di masa mendatang,” ujar Ekti di Samarinda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD Kaltim dan delapan anggota DPR RI asal Kaltim untuk memperjuangkan anggaran pusat bagi infrastruktur daerah, termasuk jalan Kubar-Mahulu.
"Mereka yang duduk di DPR RI mewakili Kaltim juga memiliki tanggung jawab besar. Kita harus bersinergi, dari DPRD, DPR RI, hingga pemerintah daerah, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tidak hanya di Kubar dan Mahulu, tapi di seluruh Kaltim,” tegas Ekti.
Ekti menjelaskan bahwa jalan Kubar-Mahulu memegang peran strategis sebagai jalur utama transportasi darat, terutama untuk distribusi kebutuhan logistik dan sembako.
Selama ini, masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai melalui Sungai Mahakam yang berbiaya lebih tinggi.
Dengan perbaikan jalan, biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok di daerah diharapkan dapat ditekan, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya di pedalaman Mahakam Ulu.
“Biaya transportasi akan jauh lebih hemat dibandingkan melalui sungai yang masih banyak digunakan. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat di pedalaman Mahakam Ulu,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu ini menegaskan bahwa alokasi anggaran saat ini belum cukup untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Ia menyebutkan bahwa jalan penghubung Kubar-Mahulu, meski statusnya sudah jelas, memerlukan tambahan anggaran yang signifikan untuk mempercepat perbaikan demi mendukung aksesibilitas masyarakat.
"Kondisi jalan Kubar-Mahulu sangat strategis. Status jalannya sudah jelas, tapi anggarannya belum maksimal. Panjang jalan yang perlu diperbaiki sangat luas dan butuh dukungan alokasi yang lebih besar agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” jelasnya.
Dalam upaya ini, Ekti menyampaikan kebutuhan tersebut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim dan terus mendorong agar anggaran infrastruktur diperbesar di masa mendatang.
Meski belum ada angka pasti mengenai kemajuan perbaikan jalan selama lima tahun terakhir, Ekti mengakui bahwa progres sudah ada, meski belum mencapai hasil optimal.
Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah penentuan status jalan terkait dengan kewenangan pembiayaan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pusat.
“Status jalan harus diperjelas. Jalan yang belum memiliki status jelas memungkinkan penganggaran dari APBD provinsi, kabupaten, bahkan APBN. Namun, jika berstatus nasional, maka hanya APBN yang dapat mendanainya,” pungkasnya. (advertorial)
