VONIS.ID - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menduga, terdapat kemahalan harga dalam rencana pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar yang kini dibatalkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu lembaga dari koalisi itu, Agus Sunaryanto mengatakan, indikasi kemahalan itu terlihat dari selisih harga pesawat dalam rencana pembelian oleh Kemenhan dan harga beli pesawat. 

Agus mengatakan, berdasarkan informasi resmi dari Kemenhan, nilai kontrak setiap satu unit pesawat Mirage 2000-5 dan sejumlah item lain mencapai 66 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 1.031.827.500.000 (Rp 1 triliun) per unit. 

Padahal, sekitar tahun 1997 atau 20 tahunan lalu, harga pasaran pesawat itu hanya 23-30 juta dollar AS per unit. 

Meski demikian, Agus memberikan catatan bahwa harga itu belum termasuk biaya pemeliharaan, pelatihan, dan operasional. 

Berdasarkan perhitungan ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat selisih 33 juta dollar AS antara harga yang sempat diteken Kemenhan untuk setiap pesawat dibanding harga jual pesawat itu pada 27 tahunan lalu. 

Dengan demikian, selisih nilai kemahalan pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 bekas mencapai 396 juta dollar. 

“Pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas pemakaian Angkatan Udara Qatar mencapai 27 tahun dengan harga yang mencapai dua kali lipat harga beli, harus dipertimbangkan bahwa nilai ekonomis Mirage 2000-5 sudah turun bahkan habis," ucap Agus.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut, pihaknya juga menengarai indikasi pejabat Kemenhan menerima suap, sebagaimana diberitakan media asing msn.com, news aggregator yang terafiliasi dengan Microsoft. 

Mereka menyebut, Badan Anti Korupsi Uni Eropa (GRECO) menyelidiki kontrak pembelian Mirage 2000-5 bekas yang diwakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pemerintah Qatar. 

Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan indikasi korupsi ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Ali Fikri, laporan tersebut diverifikasi terlebih dulu. 

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah terdapat korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar yang telah dibatalkan. 

Herindra menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terhadap penyebar informasi pengadaan pesawat jet tempur itu. 

Di sisi lain, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak ada pembelian jet tempur Dassault Mirage 2000-5 dari Qatar, sehingga kontraknya tidak efektif. 

Sehingga, tidak pernah ada transaksi apa pun berkaitan dengan jet tempur Mirage.

Dahnil lantas mempertanyakan dari mana suap pembelian jet Mirage berasal, jika tidak pernah ada transaksi apapun. 

Adapun Dahnil merespons Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan dugaan korupsi pembelian jet Mirage ke KPK.  

"Saya sudah jelaskan berulang kali terkait dengan Mirage 2000-5 itu tidak ada pembelian. Artinya tidak ada pembelian, kontraknya tidak efektif. Kemudian artinya tidak ada transaksi apapun, sehingga bagaimana mungkin ada suap terkait dengan itu? Jadi itu terang, itu semua tidak ada. Artinya ghoib semuanya," terang Dahnil.

Dahnil mengatakan, jika Koalisi Masyarakat Sipil ingin menjadi timses pasangan tertentu, lebih baik mendeklarasi secara terang-terangan saja.  

Dengan begitu, Koalisi Masyarakat Sipil bisa berkampanye untuk melawan kubu Prabowo. 

Dahnil menegaskan tidak ada data mengenai pembelian jet Mirage dari Qatar, yang ada hanyalah kontrak yang kini sudah tidak efektif. 

Dia mengatakan, jika uang muka atau DP sudah dibayarkan, barulah sebuah kontrak pembelian bisa efektif. 

Lantas, kenapa pemerintah tidak jadi melakukan pembelian? 

Dahnil menyebutkan, pemerintah mengalami keterbatasan fiskal dalam membeli pesawat Mirage. 

"Sederhananya enggak ada duit kita untuk beli pesawat itu. Akhirnya Kementerian Pertahanan memutuskan membatalkan kontrak pembelian tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk mengganti kekosongan udara? Sementara menunggu Rafale Dasault itu yang baru," jelasnya. (*)