VONIS.ID - Indonesia mendadak menjadi sorotan dunia usai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memaparkan proposal perdamaian Rusia-Ukraina.

Bahkan, akibat menjadi perbincangan dunia internasional, Prabowo langsung mendatangi Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/6/2023).

Proposal itu sebelumnya disampaikan Prabowo dalam forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih. 

Jokowi sebelumnya memang sempat ingin memanggil Prabowo, setelah kabar mengenai penolakan proposal tersebut ramai diperbincangkan. 

Dalam unggahan video di akun Instagram resmi Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak @dahnil_anzar_simanjuntak, terekam momen perbincangan antara Prabowo dengan Jokowi di sebuah lobi hotel di Malaysia. 

Dalam unggahan itu, terlihat Prabowo seakan menjelaskan sesuatu kepada Jokowi. 

Penjelasan itu turut disaksikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 

Adapun kunjungan Jokowi ke Malaysia kali ini adalah untuk memenuhi undangan Perdana Menteri PM Malaysia, Anwar Ibrahim. 

Perihal proposal perdamaian Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya memang ingin segera memanggil Menhan Prabowo Subianto.

Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto di forum internasional merupakan inisiatif Prabowo sendiri. 

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," ujar Jokowi.

Adapun, proposal perdamaian yang dimaksud disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih. 

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. 

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu. 

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata. 

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia. 

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. 

Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi. 

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," tegas Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

(redaksi)