Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga senada dengan Sekrpov Kaltim.

Dia menyampaikan dirinya tidak mengetahui siapa kontraktor pemenang lelang pembangunan RS Kopri.

Terlebih dugaan kontraktor pembangunan RS Korpri diduga bermasalah, bahkan hingga ke ranah hukum.

“Saya sama sekali tidak tahu urusan, itu tugasnya ULP. Mestinya kan ULP memverifikasi itu,” ujar Hadi.

Kepada kontraktor, Hadi berharap bisa menjalankan amanah dan bekerja dengan serius dan baik.

Namun, jika kontraktor yang mengikuti lelang diduga bermasalah hingga masuk daftar hitam, mestinya jangan dimenangkan.

“Mereka sudah mendapat amanah dari pemerintah, mereka harusnya berkerja serius, bekerja baik-baik. Kalau yang sudah blacklist ya, mestinya jangan dimenangkan,” imbuhnya.

“Penetapan pemenang lelang itu kan sudah ada pedomannya. Kalau memang kontraktor itu blacklist yang bermasalah jangan dimenangkan,” pungkasnya. (tim redaksi)