VONIS.ID - KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan beberapa waktu lalu telah mendapat peringatan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK).
Hal itu dikarenakan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) masuk kategori berjalan lambat dari seluruh pencanangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
DN KEK memberikan batas waktu hingga Mei 2022 lalu untuk pengelola KEK Maloy mendapat investor.
Namun hingga saat ini KEK Maloy belum juga mendapatkan investor.
Meski disebut telah ada sekitar dua investor yang menandatangani MoU bersama PT MBTK namun hingga sampai saat ini belum ada satupun perusahaan yang memasuki tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Terkait hal ini, Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto mengatakan belum diketahui apakah status kawasan ekonomi khusus di KEK MBTK telah dicabut atau tidak.
"Saya belum dapat informasi perkembangannya seperti apa," kata Puguh, Kamis (30/6/2022).
Ditanya soal tindak lanjut perusahaan yang sudah meneken MoU, Puguh mengaku tidak bisa berkomentar banyak.
Menurutnya, tindak lanjut mengikat investor itu berada di PT MBTK selaku pengelola KEK Maloy.
"Kuncinya ada di MBTK sendiri. Progres kesiapan MBTK untuk memfasilitasi investor yang masuk, itu harus dari mereka sendiri," ujarnya.
Meski demikian ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak lepas tangan begitu saja, Pasalnya kata dia DPMPTSP Kaltim juga turut berburu investor untuk mengisi di KEK Maloy.
Lebih lanjut ia mengatakan saat ini ada investor perusahaan dari sejumlah negara yang berminat berinvestasi ke Maloy.
"Yang melalui kami, ada beberapa sebenarnya yang berminat," pungkasnya.
Menindaklanjuti itu, dalam waktu dekat perwakilan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Inggris, dan Denmark, akan bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pertemuan itu, pihak Pemprov Kaltim turut diundang membahas investasi di Indonesia, termasuk di Kaltim.
"Kami nanti ada bertemu lagi dengan Menko, berama perwakilan beberapa negara," tegasnya.
Untuk itu, PT MBTK didorong mesti bersiap melakukan suport di KEK Maloy, baik dari sisi pengelolaannya maupun di sisi tenant yang akan diisi.
"Ini berapa kali kami juga tawarkan, tapi kembali lagi. Akselesari itu harus dikembalikan ke pengelola," pungkasnya. (ADV/ Kominfo Kaltim)
