VONIS.ID – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah realisasi anggarannya tercatat masih berada pada level rendah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas belanja sektor kesehatan, terutama ketika pemerintah daerah sedang mendorong optimalisasi layanan dan memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Gratispol.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa rendahnya serapan bukan disebabkan oleh lambannya pelaksanaan program, melainkan karena adanya sejumlah perubahan struktur kebijakan yang membuat jadwal pelaksanaan kegiatan tidak berjalan linier sejak awal tahun.
Salah satunya adalah implementasi program jaminan kesehatan Gratispol yang baru dapat berjalan efektif pada Agustus 2025, setelah kerja sama pembiayaan dengan BPJS Kesehatan disepakati.
“Anggarannya sudah disiapkan sejak Januari, tetapi tidak mungkin dibayarkan untuk layanan yang belum berjalan. Karena program baru aktif di semester kedua, otomatis serapannya tampak rendah,” jelas Jaya dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).
Program Gratispol—jaminan pembiayaan kesehatan berbasis APBD Kaltim—menyasar warga yang belum ter-cover Jaminan Kesehatan Nasional. Dinkes menyiapkan pembiayaan untuk 231 ribu peserta baru sepanjang tahun ini.
Namun hingga akhir November, peserta yang sudah terverifikasi dan dibayarkan premi BPJS-nya baru mencapai 141 ribu orang. Menurut Jaya, penurunan capaian ini bukan karena kendala administratif, melainkan dinamika pendaftaran masyarakat.
“Ada yang mendaftar langsung, ada juga yang lewat jalur kolektif. Tidak semua yang kami perkirakan langsung masuk di tahun ini. Kami menunggu data final dari masyarakat,” tegasnya.
Keterlambatan verifikasi secara otomatis berdampak pada serapan anggaran karena pembayaran premi hanya bisa dilakukan untuk peserta yang benar-benar lolos verifikasi datanya.
Meski disorot karena rendahnya serapan, Dinkes Kaltim menegaskan bahwa orientasi utama tahun ini adalah peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengejar persentase realisasi anggaran.
Jaya menilai bahwa belanja yang terburu-buru hanya untuk memenuhi target serapan justru berpotensi mengurangi akuntabilitas dan efektivitas pelayanan.
“Kualitas pelayanan jauh lebih penting daripada angka serapan. Realisasi rendah bukan selalu buruk, selama belanjanya tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan ketelitian tinggi dalam pengadaan, verifikasi, hingga evaluasi, sehingga belanja tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Salah satu faktor yang membuat postur anggaran Dinkes membengkak pada 2025 adalah kebijakan baru yang menetapkan Dinkes sebagai pihak yang mengambil alih seluruh proses pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat untuk empat rumah sakit provinsi, RSUD AW Sjahranie, RS Kanudjoso Djatiwibowo, RS Korpri, dan RS Atma Husada Mahakam.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghilangkan perbedaan harga pengadaan antar rumah sakit serta memperkuat transparansi dan efisiensi.
“Kami ingin harga pembelian di setiap rumah sakit tidak lagi berbeda-beda. Dengan Dinkes yang memayungi, pengadaan bisa lebih efisien, terkontrol, dan akuntabel,” terang Jaya.
Dalam APBD Perubahan 2025, tambahan anggaran untuk pengadaan alkes mencapai Rp253 miliar dengan rincian, RSUD AW Sjahranie: sekitar Rp3,5 miliar, RS Kanudjoso Djatiwibowo: sekitar Rp249 miliar.
Jumlah besar pada RS Kanudjoso disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan peralatan baru yang akan melengkapi tahapan penyelesaian beberapa fasilitas yang sedang dibangun.
Jaya juga menjelaskan perkembangan proyek infrastruktur di rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Di RSUD AW Sjahranie, pembangunan dan renovasi pada area Gedung Pandurata ditargetkan rampung 100 persen sebelum akhir 2025.
Sementara di RS Kanudjoso, progres pembangunan fisik sudah mendekati final dan hanya menunggu pemenuhan alkes agar bisa langsung menuju tahap operasional.
Untuk RS Korpri, tahun ini Dinkes fokus merampungkan dokumen penting berupa studi kelayakan, masterplan, dan Detail Engineering Design (DED) yang akan menjadi dasar pembangunan lanjutan pada tahun berikutnya.
“Ini fondasi. Tahun depan kita bisa mulai langkah fisik setelah DED selesai,” ujar Jaya.
Menutup penjelasannya, Jaya meminta agar masyarakat memahami bahwa realisasi anggaran tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator kinerja kesehatan daerah. Menurutnya, transformasi layanan kesehatan adalah proses jangka panjang yang memerlukan penyesuaian administrasi, konsolidasi data, dan penguatan manajemen.
“Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan layanan lebih baik. Gratispol berjalan, rumah sakit membaik, pengadaan transparan. Itulah yang kami pastikan,” pungkasnya. (tim redaksi)