VONIS.ID – DPRD Samarinda menyoroti perbedaan data jumlah penduduk yang beredar di sejumlah instansi pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa ketidaksinkronan ini berpotensi memengaruhi akurasi berbagai indikator pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sekitar 890 ribu jiwa, sementara Badan Pusat Statistik berada pada kisaran 860 ribu jiwa.
Di sisi lain, perkiraan lapangan bahkan menyebut jumlah penduduk dapat mendekati satu juta jiwa.
“Kalau data dasarnya saja berbeda, maka hasil penilaiannya juga bisa menyesatkan,” ujar Abdul Rohim, belum lama ini.
Dampak ke PDRB per Kapita
Abdul Rohim menekankan bahwa perbedaan data tersebut tidak bisa dianggap sepele karena langsung berdampak pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.
Ia menjelaskan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka nilai PDRB per kapita akan menurun.
Sebaliknya, jika jumlah penduduk lebih kecil dari kondisi sebenarnya, maka angka PDRB per kapita terlihat lebih tinggi dari realitas.
“Kalau jumlah penduduknya lebih besar, otomatis PDRB per kapitanya turun. Ini bisa mengubah status daerah secara signifikan,” tegasnya.
DPRD Minta Validasi Data
Politisi PKS ini meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan sinkronisasi dan validasi ulang data kependudukan.
Abdul Rohim menilai langkah ini penting agar seluruh kebijakan pembangunan berbasis pada data yang benar-benar akurat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan capaian pembangunan tanpa memastikan kualitas data yang digunakan.
Menurutnya, kesalahan data dasar dapat berdampak luas pada perencanaan dan evaluasi program pemerintah.
“Jangan sampai kita merasa sudah maju, padahal indikatornya belum akurat,” ujarnya.
Dorongan Perbaikan Sistem Data
Selain itu, ia juga mendorong adanya perbaikan sistem pendataan agar seluruh lembaga terkait menggunakan acuan yang sama.
Hal ini dinilai penting untuk menghindari perbedaan data di masa mendatang.
Abdul Rohim menambahkan bahwa akurasi data bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Jika data tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut arah kebijakan ke depan. Kalau datanya keliru, kebijakannya juga bisa meleset,” pungkasnya. (Adv)