Selain itu, lanjut Nazar, Kejati Kaltim juga diharapkan melakukan periksaan kepada Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XVII.

"Karena pelakasana pembangunan Tanjung Keramat dikerjakan oleh perusahaan yang bermasalah dengan hukum. Apabila PT HM yg menjadi pemenang maka berpotensi akan terjadi dugaan kerugian negara," tandasnya. 

Menganggapi massa aksi, Kasi Intel C Kejati Kaltim, Erwin menuturkan secara resmi laporan tersebut telah diterima dan akan segera diproses. 

"Laporannya sudah kita terima. Akan kita proses diinternal dalam arti proses administrasiannya dan akan di diskusikan ke pimpinan seperti apa nantinya langkah-langkah yang akan diambil," ucap Erwin. 

Lanjut Erwin, secara garis besar aduaan FAM Kaltim ini terkait proses lelang proyek yang mana terdapat indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. 

"Dan kita pelajari dulu apa yang dilaporkan. Seperti mempelajari proses lelang itu tahapannya seperti apa. Sudah sesuau ketentuan apa belum, apa ada potensi pidana lain atau tidak. Dan intinya kami akan mempelajarinya dulu," pungkasnya. (tim redaksi)