VONIS.ID - DPRD Samarinda menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Penerimaan Peserta Didik dengan sisitema zonasi kerap kali menimbulkan persoalan.

Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda mengatakan PPDB dengan sistem zonasi masih banyak dikeluhkan warga setempat.

Hal ini kata dia, karena jumlah sekolah masih terbatas di disejulah wilayah Kota Tepian.

“Terutama untuk tingkat SMP/MTS sederajat, karena jumlah sekolah masih terbatas di beberapa wilayah,” ujar Puji belum lama ini.

Lebih lanjut Puji mengatakan keluhan yang dia dapatkan itu kebanyakan saat menggelar reses di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.

Beberapa orangtua siswa mengakui anaknya ada yang tidak lolos dalam seleksi zonasi, di beberapa sekolah. 

Sedangkan di kawasan itu tidak ada sekolah khususnya negeri yang menjadi incaran masyarakat, lantaran biayanya lebih murah. 

“Di Jalan Pemuda dan daerah Temindung juga, disana tidak memiliki SMP Negeri,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Tekait perosalan tersebut, Puji berharap Disdikbud Samarinda perlu mengkaji lagi sistem zonasi untuk PPDB tahun 2023 mendatang agar persoalan serupa tak terjadi lagi.

“Harapannya setiap tahun selalu ada pembangunan sekolah, terutama di beberapa jalan yang tidak memiliki sekolah negeri,” tutup Puji. (Advetorial)