VONIS.ID - Pemprov Kaltim, bergerak melakukan evaluasi kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta dan Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur.

Pemprov diketahui secara marathon melakukan evaluasi dan pemecahan kendala yang di hadapi kawasan ekonomi khusus yang diresmikan Presiden Jokowi, 2019 lalu.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Muhammad Sa'duddin, memaparkan evaluasi telah dilakukan, beberapa catatan evaluasi telah disampaikan ke Gubernur Kaltim.

"Yang jelas ada evaluasi, evaluasi akan dilanjutkan di tingkat pimpinan. Akan diputuskan nanti seperti apa, dari KEK seperti apa, kan ada evaluasi dari Menko Perekonomian, nanti akan seperti apa. Ke depannya seperti apa," kata Sa'duddin, Minggu (25/12/2022).

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) disebut masih memberikan waktu untuk Kaltim melakukan pembenahan terhadap KEK MBTK.

Sebelumnya, DN KEK mengancam Kaltim, akan mencabut status KEK jika kawasan MBTK tidak beraktivitas secara maksimal.

"Dikasih kesempatan setahun ini, setahun inilah yang akan digunakan seperti apa nanti, apakah mau maju terus, nanti pimpinan yang memutuskan," paparnya.

"Bukan soal status KEK-nya yang terpenting, namun sarana pendukung yang dibenahi," lanjutnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim, menyampaikan komitemen melanjutkan pengembangan KEK MBTK dan tahapan operasional.

“Kami  komitmen untuk meneruskan KEK MBTK," ungkap Isran.

Gubernur Isran sekaligus meminta pemerintah pusat agar regulasi yang mengatur soal KEK di Kaltim tidak disamakan dengan regulasi untuk provinsi lain. Sebab jika dipaksakan harus sama, pengembangan KEK di Kaltim pasti akan mengalami kesulitan.

“Kalau namanya sudah khusus, maka semestinya tidak berlaku aturan-aturan umum. Kecuali aturan umum yang ada di ketentuan pengembangan KEK," jabarnya.

Saat ini kata Gubernur, meski KEK MBTK sendiri masih menghadapi banyak kendala, perlahan berbagai masalah sudah bisa diselesaikan. Salah satunya terkait kelembagaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang dipercayakan kepada PT MBTK.

Padahal lanjut Gubernur, dari segi fungsi, KEK MBTK sudah berjalan. Terutama dari sisi pelabuhan yang dimanfaatkan oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI) dengan nilai ekspor mencapai Rp500 miliar setahun. PSI sendiri sudah berinvestasi senilai Rp109 miliar di KEK MBTK.

"Sudah ada kegiatan di KEK MBTK. Rp500 miliar setahun. Lumayan. Makanya ini harus kita kembangkan dengan terus melakukan pembenahan- pembenahan," tegasnya. 

(redaksi)