VONIS.ID - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan perlunya inovasi dari para kepala daerah, khususnya dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan ramah lingkungan dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyebut bank sampah adalah solusi yang murah, mendidik, dan memiliki potensi ekonomi.

“Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” ujar Salehuddin, Rabu (30/4/2025).

Salehuddin mencontohkan beberapa inisiatif di Kutai Kartanegara yang telah menjalankan sistem bank sampah dengan cukup baik.

Sampah dipilah sejak awal, kemudian diolah menjadi barang daur ulang atau bahkan produk bernilai jual.

Tak hanya itu, Salehuddin juga menyoroti perlunya sinergi lintas dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan agar pengelolaan sampah tidak hanya selesai di tingkat teknis, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat.

“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran jika pemerintah daerah memiliki program pengelolaan sampah yang jelas dan terukur.

“Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Itu dua hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Salehuddin berharap agar permasalahan sampah tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk mendorong akselerasi ekonomi lokal.

“Jangan anggap sampah sebagai momok, tapi sebagai peluang. Kita bisa kembangkan UMKM, kelompok pemuda, bahkan ibu-ibu rumah tangga untuk ikut ambil bagian,” katanya.

Ia mendorong agar pengelolaan sampah tak bisa dianggap sepele, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan selama ini belum optimal, bahkan ada kebiasaan membuang sampah di luar TPA resmi yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.

“Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi,” pungkasnya. (adv)