VONIS.ID -  Wali Kota Samarinda Andi Harun menemukan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor parkir.

Guna menindaklanjuti hal itu, Andi Harun mengintruksikan Asisten II Pemkot Samarinda dan Plt Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub), dari tingkat staf hingga ke level Kepala Dinas.

“Saya sudah perintahkan Asisten II dan PLT Kepala Inspektorat untuk memeriksa semua pihak terkait dari bawah hingga atas. Kalau penyelidikan ini tidak cukup hanya dengan Inspektorat, saya akan turunkan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menyelidiki lebih lanjut,” tegas Andi Harun.

 Andi Harun juga menegaskan bahwa setiap setoran dari juru parkir harus melalui prosedur yang benar.

“Setiap uang yang diterima dari jukir harus langsung disetorkan ke rekening yang telah ditentukan, baik itu ke rekening RKUD atau ke rekening penampungan yang sah,” ucapnya.

Andi Harun mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memantau kondisi parkir di lapangan dan mengetahui secara pasti lokasi-lokasi yang menjadi masalah.

“Saya sudah mengamati langsung di lapangan. Jika malam hari, parkir liar sering ditemui di sepanjang Hidayatullah. Sementara itu, di siang dan sore hari, titik-titiknya membentang di sepanjang Jalan Mulawarman, hingga di depan Mall Mesra Indah. Kondisinya hampir sama di setiap kawasan yang terbuka di tepi jalan umum,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Parkir seharusnya mengetahui kondisi ini, karena titik-titik parkir tersebut sudah sangat jelas terlihat.

"Jika Kadis Perhubungan atau Kabid Parkir mengatakan tidak tahu, itu sangat mengecewakan. Lalu, apa sebenarnya pekerjaan mereka? Jika mereka tahu tetapi tidak melakukan tindakan, atau lebih buruk lagi tidak melaporkan keadaan ini kepada pimpinan, maka itu sangat buruk dan tidak dapat diterima," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Harun menekankan pentingnya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan parkir di Samarinda.

“Saya setuju jika masyarakat setempat diberdayakan sebagai jukir tetapi harus resmi. Jika perlu, mereka harus diberikan honor yang layak setara dengan UMR,” pungkasnya. (*)