VONIS.ID, SAMARINDA – Samarinda kembali mencatatkan angka tertinggi di Kalimantan Timur dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hingga Maret 2025, tercatat sedikitnya 50 kasus terjadi di kota ini.
Fakta ini memicu perhatian serius dari DPRD Samarinda, yang mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan menyeluruh hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan bahwa tingginya angka laporan justru bisa dibaca sebagai sinyal positif, menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor mulai meningkat.
“Jangan hanya melihat jumlahnya. Justru yang kita dorong adalah keberanian untuk melapor. Tapi ini juga jadi alarm. Jangan sampai banyak laporan, tapi tidak ada penyelesaian. Itu bisa jadi bom waktu,” tegas Sri Puji.
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak cukup hanya pada tahap pelaporan dan pendataan.
Yang lebih krusial adalah adanya perlindungan konkret kepada para korban dan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang masuk.
“Regulasi sudah ada, sistem juga berjalan. Tapi kalau masyarakat belum diedukasi dengan baik, semuanya jadi tidak efektif,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan pendekatan komprehensif mulai dari regulasi, peran masyarakat, hingga penguatan kelembagaan untuk perlindungan perempuan dan anak.
Meski pemerintah telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak dengan fasilitas rumah aman, Sri Puji menilai keberadaan fasilitas tersebut masih jauh dari ideal.
“Rumah aman yang ada memang sudah ada fungsinya, tapi belum memenuhi standar ideal. Harusnya benar-benar steril, dijaga satpam, dan bahkan memiliki komisaris seperti rumah sakit,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lokasi rumah aman yang dinilai kurang strategis dan belum terhubung langsung dengan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, atau layanan sosial.
“Korban butuh pendampingan menyeluruh. Harus ada akses ke pendidikan, kesehatan, layanan sosial. SDM adalah hal paling penting yang harus dijaga,” pungkas politisi dari Partai Demokrat itu. (adv)