VONIS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan menjalankan seluruh keputusan pemerintah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan program tersebut, termasuk jika pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Dadan menanggapi pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang penghematan anggaran apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.
“BGN akan menjalankan apa pun keputusan Presiden,” kata Dadan, Senin (9/3/2026).
Anggaran MBG Capai Rp335 Triliun
Pemerintah telah menetapkan anggaran besar untuk menjalankan program MBG pada 2026.
Melalui APBN 2026, negara mengalokasikan dana sekitar Rp335 triliun untuk membiayai program tersebut.
Dadan sebelumnya menjelaskan BGN akan mengelola pagu anggaran Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun.
Anggaran itu dirancang untuk menjangkau penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menurut Dadan, dana tersebut akan disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
SPPG akan bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak penerima program.
“Insyaallah tahun depan Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program ini,” ujarnya dalam konferensi pers virtual terkait agenda pembangunan berkelanjutan di Kantor Bappenas pada November 2025.
Dengan anggaran tersebut, pemerintah berharap program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
Pemerintah Buka Peluang Efisiensi
Meski anggaran sudah di tetapkan, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai kemungkinan kenaikan harga minyak dunia.
Ia menyebut salah satu skenario memperhitungkan harga minyak yang dapat mencapai sekitar 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Namun, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi porsi anggaran yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG.
“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” kata Purbaya, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan pemerintah hanya akan mengevaluasi komponen pengeluaran yang bersifat pendukung.
Beberapa di antaranya mencakup pengadaan perlengkapan tambahan atau fasilitas yang tidak berhubungan langsung dengan penyediaan makanan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal tanpa mengganggu keseimbangan anggaran negara.
Program ini juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*)