VONIS.ID – DPRD Samarinda terus mendorong peningkatan transparansi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal serta setiap kebijakan daerah berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa keterbukaan data menjadi kebutuhan mendasar dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih mengalami kendala dalam mengakses sejumlah data penting dari OPD, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.
“Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Kenapa kita sulit mendapatkan data, padahal kita ingin mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Kalau ada datanya, kita bisa bicara jelas,” ujarnya.
Dorongan Penguatan Fungsi Pengawasan
Iswandi menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Ketiga fungsi tersebut hanya dapat berjalan maksimal jika didukung oleh ketersediaan data yang terbuka dan valid.
Ia menegaskan bahwa Komisi II selalu berupaya menjalankan rapat kerja dengan OPD mitra berbasis data yang jelas.
Namun, keterbatasan akses membuat pihaknya kerap mencari data pembanding dari sumber lain untuk memastikan kebenarannya.
“Kalau tidak dapat dari mereka, kita cari di tempat lain. Tinggal kita klarifikasi, benar atau tidak. Tapi sebenarnya ini bukan tugas kami. Itu seharusnya menjadi peran Inspektorat,” tegasnya.
Sinergi OPD dan Penguatan Tata Kelola
Politisi PDIP ini menilai bahwa sinergi antara OPD, BUMD, dan lembaga pengawasan internal pemerintah perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kesenjangan informasi.
Iswandi mengingatkan bahwa lemahnya keterbukaan data dapat berdampak pada munculnya persepsi negatif di masyarakat.
Ia juga menyoroti meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama melalui media sosial.
Menurutnya, DPRD sering menjadi pihak yang ikut disalahkan ketika muncul persoalan di daerah.
“Kalau ada masalah, pasti DPR ditanya. Di mana fungsi pengawasannya, fungsi penganggarannya. Karena itu, kami butuh kerja sama semua pihak agar semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Ia berharap adanya perbaikan sistem tata kelola data agar proses pengawasan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Adv)