VONIS.ID – Sejumlah program unggulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtani) Samarinda mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Samarinda lantaran realisasinya masih berjalan lambat hingga memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026.
Komisi II DPRD menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat manfaat program yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan masih terdapat program strategis yang capaian pelaksanaannya sangat rendah, bahkan ada yang belum berjalan.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat pembahasan Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Rabu (24/6/2026).
“Jangan sampai anggaran habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujar Iswandi, Rabu (24/6/2026).
Ia menyebut, program ketahanan dan diversifikasi pangan baru terealisasi sekitar 6 persen.
Sementara program penanganan kerawanan pangan masih belum menunjukkan progres atau berada di angka 0 persen.
Selain itu, program cadangan pangan juga belum berjalan hingga saat ini.
Iswandi meminta Ketapangtani segera mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi tersebut.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program harus dilakukan agar anggaran yang telah disiapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi harus dilihat hasil dan manfaatnya,” pungkasnya.
Politisi PDIP ini menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap Ketapangtani dapat memperbaiki capaian pada semester berikutnya sehingga program yang telah dirancang tidak tertunda dan mampu mendukung kebutuhan pangan masyarakat Samarinda. (Adv)
