VONIS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kurangnya tenaga kesehatan di Bumi Etam.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengaku persoalan itu bukan hal baru.
Ia mengaku sebelum menjadi anggota dewan, ia pernah bertugas sebagai Dokter sehingga mengetahui persoalan yang terjadi.
“Kaltim itu butuh sekitar 4.000 Dokter, sementara saat ini baru tersedia separuhnya. Itu pun sebarannya tidak merata,” ujar Andi, belum lama ini.
Guna mengatasi hal itu, ia mendorong pemerintah menyusun dua skema solusi.
Dalam jangka pendek, kemitraan dengan kampus-kampus besar di luar daerah bisa mempercepat penempatan Dokter ke wilayah yang masih kekurangan.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengalokasikan beasiswa untuk anak-anak daerah agar menempuh pendidikan profesi kesehatan.
“Setelah lulus, mereka bisa diwajibkan kembali ke daerah asal untuk mengabdi. Ini penting terutama untuk wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.
Andi juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang, terutama untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan.
Ia menyebut inisiatif Telemedicine dari Kementerian Kesehatan sebagai langkah positif, namun perlu dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah agar bisa berjalan efektif di wilayah terpencil.
“Kalau di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, pelayanannya sudah cukup baik. Tapi di Kubar dan Mahulu, misalnya, masih sulit mengakses layanan kesehatan karena persoalan jarak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dari 188 puskesmas di seluruh Kaltim, puluhan di antaranya kekurangan Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.
Data Dinas Kesehatan Kaltim menyebutkan, 48 puskesmas masih kekurangan sembilan jenis tenaga kesehatan.
Mulai dari Dokter umum, Dokter gigi, bidan, perawat, hingga tenaga farmasi belum terpenuhi secara optimal. (adv)