VONIS.ID, SAMARINDA - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada November mendatang, suasana demokrasi tak hanya terasa dilingkungan partai dan para kontestan. Bertempat di Teras Tepian Kota Samarinda, Kelompok Kerja (Pokja) 30 menggelar diskusi politik bersama sejumlah aktivis lain dan tentunya turut melibatkan masyarakat umum lain di Kota Tepian.

Pada kesempatan itu, para aktivis fokus membedah diskusi tentang netralitas aparatur sipil negara. Selain itu, beragam tema lain turut dibicarakan. Seperti pemberian hadiah para kontestan kepada para penyelenggara Pilkada hingga pembahasan isu politik uang.

Dijelaskan Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo kalau pemilihan tempat diruang publik ini ditujukan agar masyarakat umum bisa turut terlibat membedah setiap isu dan gejolak politik, khususnya di tahun pemilihan kepala daerah saat ini.

"Yang kita inginkan adalah demokrasi ini bisa lebih bermakna dan berkualaitas, tentunya untuk itu, partisipasi masyarakat harus dilibatkan dengan cara membuka ruang diskusi di publik," ucap Buyung.

Selain membahas isu penting dalam halaman politik, pada kesempatan yang sama Pokja 30 juga turut mengundang pihak Bawaslu yang hadir di tengah diskusi.

"Jadi kita disini cuman melaksanakan. Apapun yang disampaikan dalam diskusi ini, silahkan saja publik yang menilai. Karena pemilu bukan sampai pencoblosan saja atau memilih pemimpin, tapi juga sampai dengan proses setelah pemilu harus dikawal oleh publik juga," beber Buyung.

Dengan diskusi publik ini, Buyung berharap agar para kandidat atau kontestan Pilkada serentak bisa turut memberikan perhatian dan hadir di tengah obrolan.

"Tentu kita mengharapkan para kandidat bisa mendengar ini. Agar para paslon tidak hanya menyampaikan visi misinya. Tapi bagaimana seorang pemimpin bisa mengakselarasi percepatan pembangunan yang ada di daerah," tegas Buyung.

Seperti persoalan puluhan anak yang mati dilubang tambang. Aktivitas pengerukan batubara ilegal, pemerataan pendidikan dan banyak lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan yang direncanakan akan  berlangsung setiap Jumat ini diharap bisa mendapat perhatian dari para calon pemimpin daerah yang hendak berkontestasi. 

"Sekali lagi kami mencoba mengajak para paslon untuk terlibat, di setiap Jumat untuk mau ngambil tempat, ntah itu soal kotak kosong Andi Harun dan paslon lain, atau 10 kabupaten, kita akan laksanakan dengan prinsip-prinsip sederhana tanpa mengeluarkan uang," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung yang turut dalam diskusi menjelaskan bahwa diskusi yang digelar para pemerhati ini adalah wajah pertarungan politik yang sebenarnya.

"Pertarungan politik itukan intinya edukasi dan pelajaran politik bagi masyarakat. Ruang-ruang ini kami harapkan munculnya partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk ikut berpatisipasi memberikan informasi dalam pilkada serentak," jelasnya.

Lanjut Galeh, jika ruang diskusi seperti ini terus dilaksanakan maka hal tersebut sangat baik bagi masyarakat.

"Karena setidaknya, masyarakat punya pengetahuan untuk mengidentivikasi calon yang layak untik dipilih oleh mereka," tegasnya.

Sementara terkait netralitas ASN, Galeh memaparkan kalau hal tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan.

"Jadi setiap pasangan calon dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan ASN. Kata-kata melibatkan inikan sifatnya aktif sedangkan dalam kegiatan kampanye terbatas, itu setiap pasangan calon mengundang peserta untuk mengikuti kampanye," tambahnya.

Dengan demikian, Galeh kembali menegaskan apabila terjadi pelanggaran yang terlibat dalam kampanye maka akan diproses.

"Ketiak ada ASN melakukan kegiatan kampanye kami tetap akan memproses penangan sesuai dengan aturan, karena itu menjadi tangung jawab kami untuk melakukan pengawasan kepada ASN," tekannya.

(tim redaksi)