VONIS.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda tahun anggaran 2027 belum berjalan di tingkat legislatif.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menyebut, pihaknya masih menunggu penyampaian dokumen resmi rancangan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Helmi mengatakan DPRD belum dapat membahas arah kebijakan belanja daerah sebelum menerima buku anggaran yang disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi legislatif untuk melakukan kajian dan pembahasan APBD 2027.
“Pemerintah kota nanti akan menyampaikan buku anggarannya. Kalau sudah ada, itu baru kita bahas,” ujar Helmi , Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan pada tahun anggaran 2026 masih menjadi perhatian dalam melihat proyeksi kemampuan belanja daerah ke depan.
Namun, DPRD Samarinda belum dapat menentukan langkah sebelum Pemkot menyampaikan rancangan anggaran secara resmi.
Selain menunggu dokumen dari Pemkot, DPRD Samarinda juga masih menantikan arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran.
Helmi menyebut hingga saat ini belum ada instruksi mengenai kemungkinan penerapan efisiensi anggaran.
“Kita menunggu juga dari pusat, sampai saat ini belum ada instruksi apakah efisiensi atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Helmi, apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau arahan tertentu, DPRD akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan APBD 2027 bersama Pemkot Samarinda.
“Kita ikut saja nanti kalau ada arahan-arahan, termasuk dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, APBD Samarinda 2026 mengalami pemangkasan yang cukup signifikan.
Target pendapatan murni daerah merosot tajam ke angka Rp3,18 triliun, turun drastis dari capaian tahun 2025 yang sempat menyentuh angka Rp5,8 triliun.
Selain itu, estimasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim, total kelolaan anggaran tahun ini hanya bertahan di kisaran Rp3,5 triliun akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer pusat. (Adv)