Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana pemerintah kembali menyelenggarakan UN untuk kelulusan siswa.
Untuk diketahui, kebijakan UN dihapus saat era Nadiem Makarim.
Ia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghapusan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah selama Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
Nadiem saat itu beralasan materi UN terlalu penuh.
Menurutnya, hal itu cenderung membuat pembelajaran lebih berfokus pada pengajaran dan penghafalan materi daripada pengembangan kompetensi siswa. (*)
_warga_Jalan_Gerilya,_kembali_berurusan_dengan_kepolisian,_terkait_dengan_penyalahgunaan_narkotika_jenis_sabu-sabu._(IST).jpeg)
.jpg)
.jpeg)
