VONIS.ID - Dugaan keterlibatan aparat pada aktivitas tambang ilegal terus menyeruak.

Hal ini tak terlepas dari terungkapnya kasus yang melibatkan mantan anggota Polri, Ismail Bolong.

Terkait hal itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyebut, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa diduga jadi tempat beking tentara-polisi beroperasi terkait dugaan tambang ilegal. 

Melky juga membenarkan terkait pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD pada Kamis (15/12/2022), soal aparat yang diduga jadi beking mafia, termasuk mafia tambang ilegal. 

"Keduanya (oknum TNI-Polri). Kan tidak hanya polisi itu yang bermain," papar Melky, Jumat (16/12) dilansir dari Kompas.TV.

Dalam data JATAM, oknum TNI-Polri diduga bekingi sejumlah wilayah beroperasinya mafia tambang ilegal. 

"Di Kaltim, Kaltara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Pulau Bangka, di Pulau Buru dan lain-lain," paparnya. 

Lantas, Melky menyebut soal operator di level wilayah itu yang disebut bisanya dilakukan oleh aparat dengan tingkatan lebih rendah. 

"Operatornya, biasanya yang ada di lapangan, berpangkat kecil," paparnya. 

"Tetapi, oknum-oknum ini, tentu tidak sendirian, ada kepentingan besar di baliknya, yaitu atasan," sambung Melky. 

Ia memberikan contoh, kasus nyanyian Ismail Bolong di Kalimantan Timur yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

"Kan tidak mungkin sekelas Ismail Bolong mau bermain terbuka begitu, kalau tidak dibekingi atasan," papar dia.

Ketika ditanya soal level tingkatan TNI-Polri diduga bekingi tambang, Melki mengiyakan soal tingkatannya bisa sampai jenderal, seraya berharap persoalan ini diselesaikan di level tinggi, bukan sekadar operator atau aparat di lapangan saja.

"Iya (selevel jenderal-red). Jadi, ini persoalannya institusi, sehingga mesti dibersihkan dari atas," tutup dia.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicaara soal adanya tentara-polisi bekingi tambang. 

Mahfud mengatakan hal itu saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12) kemarin.

"Ketika akan diselesaikan, persoalan tersebut menjadi sulit karena salah satunya ada oknum aparat penegak yang membekingi," kata Mahfud, dilansir Antara. 

"Seharusnya persoalan tersebut sederhana untuk diselesaikan. Namun, kenyataannya menjadi rumit untuk diselesaikan, apalagi bila melibatkan pejabat negara," ucapnya.

Ia juga menyebut, pihak TNI dan Polri juga serius terkait oknum anggotanya yang diduga bermain beking-bekingan soal mafia tambang ini.

(redaksi)