Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut," kata Alif Kamal dikutip dari CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR yang dijalankan PT GSI tersebut.

Luhut bahkan mengaku menjadi orang yang mendorong penggunaan tes antigen sebagai syarat dokumen perjalanan untuk menggantikan PCR.

Ia mengatakan, diberlakukannya PCR sebagai syarat perjalanan karena pemerintah melihat adanya peningkatan risiko penularan virus corona akibat melonjaknya mobilitas masyarakat di Jawa-Bali.

Hal itu disertai dengan penurunan disiplin warga terhadap protokol kesehatan.