SAMARINDA, VONIS.ID – Meski peran perempuan di berbagai sektor semakin terlihat, kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih tertinggal jauh.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan publik yang inklusif dan adil.
“Posisi saya cukup strategis, namun kenyataannya keterlibatan perempuan dalam menentukan arah kebijakan masih terbatas. Perjuangan menuju kesetaraan ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat,” ujar Sri Puji saat ditemui pada Sabtu (24/5/2025).
Ia menilai bahwa pendidikan menjadi fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia politik.
Dengan akses pendidikan yang merata dan inklusif, Sri yakin akan terbentuk generasi perempuan yang percaya diri dan siap mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan.
“Perempuan perlu dibekali rasa percaya diri agar tidak ragu tampil dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Sri mendorong realisasi kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang sejalan dengan target nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025.
“Kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada kebijakan nyata dan sistem yang mendukung peran perempuan secara substantif,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Sri juga menekankan bahwa perempuan tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap di parlemen, melainkan harus aktif dalam merumuskan kebijakan yang adil dan mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat.
Dengan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019–2024 yang baru mencapai 20,5% dan di DPRD Samarinda hanya sekitar 18%, Sri menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Ini bukan hanya tentang representasi, tetapi tentang menghadirkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (adv)