VONIS.ID – Guna meningkatkan pemerataan Kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pelosok, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung usulan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan di Benua Etam.

Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin mengatakan, alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kendati demikian, ia menilai masih banyak sekolah di wilayah Kaltim, terutama di daerah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang belum mendapatkan perhatian cukup, baik dari segi perbaikan bangunan maupun pemenuhan fasilitas.

Untuk itu, dengan peningkatan anggaran, diharap pemerataan kualitas di Kaltim dapat terealisasi.

“Sekolah-sekolah di kota masih cukup baik, tapi bagaimana dengan daerah pelosok? Mereka sangat membutuhkan perhatian lebih,” ujar Fuad Fakhruddin.

Ia menyebut pemerintah harus lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil.

Politisi Gerindra ini juga mendorong agar peningkatan Kualitas pendidikan harus jadi prioritas.

“Anggaran pendidikan harus meningkat. Kaltim memiliki APBD yang besar, jadi wajar jika kita alokasikan lebih banyak untuk pendidikan. Pendidikan harus jadi prioritas untuk mencetak generasi yang unggul. Pemerintah harus mendengarkan kebutuhan masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengusulkan agar anggaran untuk sektor pendidikan di Benua Etam ditingkatkan

Ia juga tak menampik efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ikut berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim.

"Namun tidak signifikan. Ada efisiensi anggaran sekitar Rp402 miliar dari Rp21 triliun APBD kita," ungkapnya.

Seno pun bersyukur dibalik kebijakan efisiensi anggaran, ternyata Mendagri memberi peluang untuk refocusing anggaran, terutama untuk merealisasikan program-program prioritas daerah.

"Saya pastikan efisiensi anggaran tidak menyentuh pendidikan dan kesehatan. Kita sudah rapatkan tadi dan efisiensi lebih pada anggaran perjalanan dinas, ATK dan kegiatan yang bukan prioritas untuk masyarakat," pungkasnya. (adv)