VONIS.ID - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdulloh, mengingatkan aturan hukum yang tegas mengatur kewajiban netralitas aparat negara (ASN), Polri dan TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Abdulloh menekankan bahwa ASN harus menjalankan tugas dengan mematuhi kode etik profesionalisme.

Ia menyampaikan, pelanggaran terhadap netralitas ASN akan berdampak serius pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.

“Jika aparat negara terlibat dalam politik praktis, hal itu tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan dan kegaduhan yang merugikan masyarakat,” ujar Abdulloh.

Ia mengatakan, ketegangan politik menjelang Pilkada kerap terjadi, oleh karena itu, penting bagi ASN, TNI dan Polri untuk tetap fokus pada tugas pokok mereka, yakni menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.