VONIS.ID – DPRD Samarinda menyoroti tingginya mobilitas penduduk di wilayah Samarinda Utara, khususnya di kawasan Batu Besaung dan Batu Cermin, yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan.
Dua kawasan itu didominasi pekerja kebun dan petani.
Warga memilih tinggal jauh dari pemukiman untuk bertahan hidup dengan cara bertani dan berkebun.
Hal itu berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan formal anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut mengikuti kedua orangnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa perpindahan penduduk yang cukup sering membuat sekolah kesulitan mempertahankan jumlah siswa secara konsisten.
Kondisi ini berdampak pada efektivitas layanan pendidikan yang telah dibangun pemerintah daerah.
“Orang tuanya pindah lokasi kerja atau berkebun, sehingga kadang pengaruhi jumlah murid. Tadinya banyak tetapi beberapa waktu kemudian berkurang,” ujarnya.
Akses dan Jarak Masih Jadi Kendala Utama
Selain mobilitas warga, faktor geografis juga memperburuk akses pendidikan di wilayah pedalaman.
Banyak keluarga tinggal di pondok-pondok kebun yang jauh dari pusat permukiman.
Kondisi ini membuat anak-anak harus menempuh jarak jauh dengan transportasi terbatas untuk bisa mengakses sekolah formal.
Ia menilai situasi ini membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif agar layanan pendidikan tetap menjangkau seluruh anak tanpa terkecuali.
Pola pendidikan yang terlalu bergantung pada keberadaan penduduk tetap dinilai tidak lagi relevan di beberapa wilayah tersebut.
Sekolah Rimba Jadi Alternatif Pendidikan
Di tengah tantangan tersebut, keberadaan Sekolah Rimba yang dijalankan oleh relawan menjadi salah satu solusi alternatif yang membantu menjaga akses pendidikan.
Model pembelajaran nonformal ini memungkinkan anak-anak pekerja kebun tetap mendapatkan hak belajar meskipun mereka berpindah lokasi mengikuti orang tua.
Sekolah ini hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi sosial masyarakat pedalaman yang dinamis.
Sri Puji Astuti menilai inisiatif ini penting untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil.
DPRD Dorong Skema Pendidikan Adaptif
Sri Puji Astuti juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan skema pendidikan yang lebih fleksibel, termasuk penguatan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil.
Sri Puji Astuti menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terhambat kondisi geografis maupun pekerjaan orang tua.
“Jangan sampai kondisi geografis dan pekerjaan orang tua membuat anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan pendidikan, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pedalaman Samarinda Utara. (Adv)