“Jadi jangan mentang-mentang mau dibebaskan (lahan), langsung kasih patokan harga tinggi,” imbaunya.

Sebab pembebasan lahan di atas proyek Terowongan Selili itu nantinya akan dihitung secara ril melalui proses appraisal dari Dinas Pertanahan Samarinda sebagai dasar rujukan pembebasan lahan masyarakat.

“Karena walaupun mereka (masyarakat) mematok harga tinggi pemerintah tidak akan berani, karena ada appraisal yang menghitung. 

Jadi ikuti saja. Pemerintah mau bayar tinggi bisa diperiksa, masyarakat mau minta harga tinggi juga tidak bisa karena ada aturan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Suparno pun kembali mengimbau agar masyarakat bisa memberikan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk kebiakan dan kemajuan Samarinda di masa mendatang.

“Kalau nanti masalah itu terowongan belok ke mana, ke mananya urusan teknis. 

Kami (Komisi I DPRD Samarinda) fokus ke masalah pembebasan lahannya,” pungkasnya. (*)