Dijelaskan Rofik, sapaan akrabnya, permasalahan utama serapan anggaran belum maksimal dikarenakan para pelaku usaha terkendala perihal pengurusan perizinan, karena hal ini bersifat krusial dalam pemberian pinjaman tanpa anggunan.

Oleh sebab itu, Abdul Rofik hingga saat ini masih mengharapkan agar pemerintah bisa terus mengawasi dan membenahi program unggulan mereka itu.

Tujuannya jelas, agar anggaran yang telah disiapkan bisa diserap masyarakat secara maksimal dan berpeluang meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan daerah.

“Tapi jangan sampai hal tersebut nantinya menjadi temuan, karena dana tersebut di awasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” sambungnya.

Politisi PKS itu juga menyorot produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Sebab mengingat Samarinda sebagai Kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mampu berinovasi dengan standar internasional.

“OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan TWAP (Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan) harus mampu memberikan inovasi lebih lagi,” pungkasnya. (Adv)