VONIS.ID – Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk menangani bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah akan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan, mulai dari tahap tanggap darurat hingga proses pemulihan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan melalui anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal untuk memenuhi berbagai kebutuhan akibat bencana.
Purbaya menyebut BNPB masih memiliki sekitar Rp5 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
Pemerintah juga membuka kemungkinan menambah dana apabila kebutuhan penanganan melebihi anggaran yang tersedia.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Pemerintah Siapkan Dana Cadangan
Pemerintah menjalankan penanganan bencana secara bertahap.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan respons kedaruratan dengan menggunakan anggaran yang telah tersedia.
Jika kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menambah dukungan anggaran agar penanganan bencana tetap berjalan.
Pemerintah juga menyiapkan dana yang bersifat siaga atau on call untuk menghadapi kebutuhan bencana.
Purbaya memastikan pemerintah dapat mengisi kembali anggaran BNPB apabila dana yang tersedia mulai berkurang.
Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons secara cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” kata Purbaya.
Rekonstruksi Libatkan Kementerian Terkait
Selain membiayai kebutuhan tanggap darurat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk tahap pemulihan dan rekonstruksi.
Pemerintah akan mempertimbangkan skala kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak sebelum menentukan besaran pembiayaan.
Purbaya menjelaskan pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB perlu melibatkan kementerian atau lembaga terkait.
Pemerintah akan mengoordinasikan kebutuhan tersebut agar proses pembangunan berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pemerintah memastikan mekanisme pembiayaan tersebut dapat mendukung penanganan gempa secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait akan berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan mempercepat proses pemulihan di NTT.
Dengan dukungan dana yang tersedia dan mekanisme penambahan anggaran, pemerintah berupaya memastikan penanganan bencana tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. (*)
