Senin, 20 Mei 2024

Advertorial Pemkab Kukar

Apresiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2024, Pemkab Kukar Rasakan Manfaat Positif

Rabu, 27 Maret 2024 12:0

Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani ketika mengikuti GNPIP Kaltim Tahun 2024, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu (27/3/2024).

VONIS.ID - Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Timur 2024.

Menurut Ahyani, GNPIP Kaltim Tahun 2024 ini memberikan manfaat positif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menekan inflasi dari semua sektor.

Adanya penandatanganan kerjasama atau MoU dengan daerah lain, berpengaruh positif terhadap pasokan pangan di Kukar.

"Ya, GNPIP ini sangat positif, sehingga dengan pasokan pangan termasuk beras semakin memadai, sehingga pengendalian inflasi daerah pun terkendali dengan baik," katanya usai mengikuti kick off GNPIP Kaltim Tahun 2024, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu (27/3/2024).

Pemkab Kukar, kata Ahyani, telah mengikuti TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) kabupaten/kota se-Kaltim dalam merumuskan langkah-langkah mengatasi inflasi daerah.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkab Kukar guna mengendalikan inflasi yaitu dengan mengglar pasar pangan murah di eks Tanjong baru-baru ini.

"Secara keseluruhan banyak kegiatan yang telah dilakukan Pemkab Kukar untuk penanganan inflasi daerah, apalagi sudah ditandatangani MoU antar daerah, tentunya Kutai Kartanegara juga berharap, jika ada kekurangan pasokan kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, beras dan kebutuhan lainnya, bisa menjalin kerjasama dengan daerah lainnya," ungkap Ahyani. 

Kick off GNPIP Kaltim Tahun 2024 dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang juga ditandai dengan pemukulan kentongan bersama stakeholder terkait.

Akmal Malik dalam sambutannya mengatakan, GNPIP Tahun 2024 merupakan komitmen bersama antara Bank Indonesia (BI), Deputi Menteri Ekonomi, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang peduli terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, kenaikan harga pangan telah berdampak pada inflasi yang mencapai 3,28 persen.

"Inflasi ini menjadi atensi dari menteri perekonomian agar bersinergi dalam membangun kebersamaan termasuk dalam membangun rantai pasokan, dari Distributor, Agen, Bulog hingga retail modern dan mitra penyuplai pasokan dari daerah mitra yang sudah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU)," ucap Akmal Malik.

(adv)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Berita terkait
Beritakriminal