"Kami juga telah melakukan penindakan terhadap SPBU yang dilaporkan melakukan pelanggaran dan akan kita sanksi, sejauh ini sudah ada 15 terlapor yang dipecat terkait penyaluran solar di Samarinda," lanjut Rizal.

Mendengar pemaparan PT Pertamina, agenda RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya langsung merencanakan agenda lanjutan dengan cara inspeksi lapangan.

"Pertamina sudah menyampaikan pasokan tidak dikurangi tetapi tetap ada terjadi antrean. Maka asumsi kita dari SPBU kemana solar ini," ucap Politisi PDI-P itu.

Selain penjelasan PT Pertamina, lanjut Angkasa, Komisi III DPRD Samarinda juga telah menerima saran penanganan jangka menengah dari pemerintah Kota Samarinda melalui kepala bagian ekonomi.

Yakni untuk mengalihkan penyedia solar bersubsidi yang ada di SPBU dalam kota ke SPBU di kawasan pinggiran.

Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya antrean panjang kendaraan truk di tengah kota, seperti yang ada di kawasan jalan Juanda, jalan Slamet Riyadi dan jalan PM. Noor.

"Saya masih minta di daerah Samarinda Seberang untuk memakai zona waktu, dan yang ada di jalan Rapak Dalam untuk digeser juga ke kawasan lain, itu juga akan menjadi tambahan untuk kita memberikan rekomendasi nanti," pungkasnya. (advertorial)