VONIS.ID -  Perbaikan kinerja para perusahaan daerah terus dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Terlebih saat BPK mengumumkan hasil temuannya terkait dugaan kerugian negara hingga miliaran rupiah di Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Evaluasi kinerja Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun tengah diagendakan Pemkot Samarinda, khususnya terkait temuan BPK senilai Rp 4,7 miliar. 

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun menegaskan agar inspektorat secepat mungkin mendalami temuan itu dan melakukan kajian mendalamnya terkait perspektif penerapan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Adanya evaluasi Perusda BPR ini juga didukung dewan di Komisi II. Termasuk Fuad Fakhruddin yang menjabat posisi Ketua Komisi II DPRD Samarinda. 

"Jangan sampai kehadiran perusda hanya membebani APBD, maka diperlukan evaluasi jika perusda dinilai kurang maksimal," tutur Fuad Fakhruddin, Rabu (23/2/2022).

Salah satu bentuk evaluasi yang didorong oleh Komisi II adalah perombakan di jajaran direksi Perusda yang dinilai saat ini kinerjanya tidak maksimal berkontribusi kepada kas daerah.

"Komisi II juga terus turut serta melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban Perusda yang harus ditunaikan kepada pemerintah setiap tahunnya," katanya. 

(advertorial)