VONIS.ID - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdasarkan Perpres No 1 Tahun 2025, salah satunya untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai kritik dari DPRD Samarinda.
Meskipun Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu proses pembangunan di daerah, sejumlah pihak di legislatif menilai sebaliknya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran justru dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tepian.
“Dengan anggaran yang ada saja, kebutuhan pembangunan di Samarinda masih belum tercukupi. Apalagi jika dilakukan pemangkasan, otomatis kita akan kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” ujar Samri.
Samri menegaskan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi ini, terutama karena anggaran daerah saat ini dianggap belum mencukupi untuk mendanai seluruh program prioritas pembangunan kota.
Lebih lanjut, Samri juga mengkritisi program MBG yang menurutnya belum berjalan secara efektif dan efisien. Ia mengusulkan agar alokasi anggaran untuk program tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilainya lebih mendesak bagi masyarakat.
“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang demo di depan DPRD Kaltim. Mereka butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegas Samri.
Ia meragukan efektivitas program makan gratis yang hanya mengalokasikan Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi.
Menurutnya, angka tersebut mungkin tidak cukup untuk memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jangan sampai program yang niatnya membahagiakan masyarakat malah menjadi beban karena kualitas makanannya tidak sesuai harapan,” tambahnya.
Samri mengingatkan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Ia pun berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang benar-benar dirasakan oleh warga.
“Kami di DPRD lebih sepakat jika dana efisiensi itu dialihkan untuk pendidikan gratis. Ini akan lebih berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda,” pungkasnya.
Dengan ketidakpastian terkait efisiensi anggaran ini, DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang dampak kebijakan tersebut, terutama terhadap pembangunan di daerah yang masih membutuhkan dukungan fiskal optimal. (adv)
