VONIS.ID, SAMARINDA - Penanganan kasus anak di Kota Tepian terus menjadi sorotan.

Sebab dikabarkan hukum penanganan kasus anak telah mendapat revisi dalam peraturan daerah (Perda) namun belum terealisasi. 

Disampaikan Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti penanganan kasus anak masih terkendala regulasi daerah yang belum disesuaikan dengan ketentuan di atasnya yang telah direvisi lebih dulu.

Penanganan kasus anak di Samarinda seharusnya dilakukan berdasarkan konsep yang diatur dalam konvensi hak anak dan peraturan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang memperhatikan dan berfokus kepada hak-hak anak.

"Karena sekarang ada restorative justice dalam penanganan hukum anak yang perlu diatur melalui revisi perda nomor 10 tahun 2013 itu dan itu disesuaikan dengan konvensi hak anak," terang Puji, Senin (15/11/2021).

Menyikapi hal tersebut, usulan revisi perda perlindungan anak sejatinya telah diusulkan pada tahun 2020 kemarin, namun pada tahun 2021 revisi tersebut juga dibahas.