VONIS.ID - Ribuan mahasiswa dari lintas universitas di Samarinda bergerak sembari meneriakan long march dari Islamic Center menuju kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang untuk menyuarakan 3 tuntutan, pada Senin (11/4/2022).
Tiga tuntutan itu berisi penolakan presiden 3 periode, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kenaikan PPN 11 persen.
Tuntutan itu diutarakan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM) dan tuntutan tersebut diminta demonstran untuk diterima langaung oleh para wakil rakyat.
"Kami di sini meminta langsung agar tuntutan kami diterima para DPRD. Adapun tiga tuntutan kami yakni kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan PPN dan ketiga penolakan terhadap tiga periode jabatan Presiden Jokowi," ucap Presiden BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul) Ikzan Nopardi saat dijumpai awak media.
Sementara itu Hasbi selaku Humas Aliansi MAHAKAM turut menambahkan bahwa dari tiga poin tersebut, pihaknya paling menyorot soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode.
"Karena kita melihat bahwa isu perpanjangan masa presiden ini seperti tersetruktur dan tersistematis, ini jelas mencederai dan melanggar konstitusi kita," tegas Hasbi.
Lanjut dikatakannya, untuk meredam aksi demonstrasi Presiden Jokowi diminta harus bersikap tegas dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan masa jabatan hingga 3 periode.
"Kemudian soal kenaikan BBM dan PPN pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat yang baru saja mulai bangkit dari terpaan pandemi. Bukan justru membuat keputusan yang justru menitik beratkan kepada masyarakat seperti saat ini," tekannya.
3 poin tersebut dijelaskannya menjadi dasar rekan-rekan mahasiswa untuk turun kejalan. Dengan tujuan agar para wakil rakyat di provinsi berjuluk Bumi Mulawarman juga turut andil merespon hal-hal yang menjadi keluhan titik berat masyarakat.
"Kami masih percaya bahwa DPRD adalah wakil rakyat bagi masyarakat Kaltim. Oleh karena itu kami meminta agar para DPRD bisa menerima, mengawal dan menyampaikan aspirasi kami hingga ke tingkat pusat," katanya.
(redaksi)
