Selain mengajak masyarakat luas untuk menggunakan produk-produk dalam Negeri, potensi peningkatan penggunaan produk UMKM juga diarahkan untuk lingkungan pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD.
Bahkan dalam rapat terbatas, seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah dianjurkan mengutamakan produk-produk UMKM.
"Jangan hal-hal yang bisa dibuat di dalam Negeri malah impor, arahannya tidak seperti itu. Makanya dalam rangka menjemput dan memenuhi permintaan, kita tingkatkan literasi digital teman-teman UMKM di sini," jelasnya, di Ballroom Hotel Aston jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Samarinda.
Di era digital yang sudah sangat modern ini, pelaku UMKM diharuskan melek terhadap teknologi.
Oleh sebab itu, kegiatan ini adalah hal mutlak. Sehingga, tidak ada alasan lagi UMKM tidak bisa ikut berpartisipasi. UMKM juga bisa berpartisipasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
"Kita berharap semua UMKM berperan dalam memenuhi pasar khususnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang digaungkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Dalam hal ini, sasaran untuk UMKM yaitu 40 persen dari total APBN," terangnya.
Perlu diketahui, semua ini telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 dimana telah diamanatkan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah diprioritaskan untuk produk-produk dalam Negeri dan UMK.
"Pemerintah berkomitmen akan terus mendorong pelaku UMKM agar segera naik kelas dan pada akhirnya dapat mengekspor produknya sendiri. Ini juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui payung hukum.
