VONIS.ID, SAMARINDA - Penertiban para pedagang kaki lima (PKL) di beberapa wilayah Kota Tepian terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tepian untuk dilakukan penertiban.

Teranyar, diketahui penertiban PKL dilakukan Pemkot Samarinda dikawasan Polder Air Hitam, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.

Meski banyak pihak sependapat dengan penertiban tersebut, namun disisi lain pemerintah dinilai harus memiliki sisi humanis, yakni memikirkan nasib para PKL pasca ditertibkan. 

Hal tersebut juga diutarakan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya.

Diungkapkan Politisi PDI-P ini, pasca PKL ditertibkan mereka mengadu dan meminta turun tangannya para legislatif untuk kelangsungan nasib masyarakat kecil.

"Ya kami memberikan respon positif atas apa yang disampaikan warga dan para pedagang. Tentu nantinya akan kami tindaklanjuti ke pemerintah selaku lembaga eksekutif terkait," kata Angkasa, Selasa (12/10/2021).

Lanjut Angkasa menjelaskan, kendati ia sependapat dengan penertiban PKL di kawasan Polder Air Hitam, namun kelangsungan nasib masyarakat juga tak boleh dibaikan. 

Menurut Angkasa, jalur tengah agar PKL dan pengelolaan Polder Air Hitam bisa berjalan beriringan yakni dengan memberdayakan masyarakat tersebut. 

"Kalau dikelola dengan baik dengan bisa mengakomodir para PKL pasti ada perputaran ekonomi positif itu bisa didapat dari semua sektor. Baik untuk masyarakat maupun pemerintah," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Angkasa nantinya akan menindaklanjuti aspirasi dan kegelisahan para PKL dengan memanggil dan melakukan komunikasi pada instansi Pemkot Terkait. 

"Nanti akan kami rencanakan undangan memanggil DLH dan PUPR untuk berbicara mengenai pengelolaan Polder Air Hitam yang mampu mengakomodir para PKL," tukasnya. (advetorial)