VONIS.ID - Pemprov Kaltim tidak lagi melanjutkan proyek drainase di Jalan MT Haryono Balikpapan.
Padahal sejak 2019 hingga 2021 tahun lalu, Pemprov Kaltim telah menggelontorkan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan drainase yang ditarget sepanjang 1,7 kilometer.
Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim mengungkap, untuk drainase jalan perkotaan, menjadi tanggung jawab Pemkot Balikpapan.
Hanya saja sejak 2019 hingga 2021, Pemprov Kaltim berinisiatif membantu Kota Beriman membangun drainase di Jalan MT Haryono, menggunakan APBD Kaltim.
Tahun 2022 ini, PUPR Kaltim tidak melanjutkan proyek tersebut, dengan alasan Pemkot Balikpapan akan mengambil alih proses pembangunan drainase.
Rencananya Pemkot Balikpapan akan menggunakan skema multy years contract (MYC), dimulai tahun 2022 ini.
"Jadi kami tidak masuk di sana lagi. Sudah ditender lewat skema MYC, pemkot sendiri yang mau, mereka yang menganggarkan," kata Aji Firnanda, dikonfirmasi Jumat (18/3/2022).
"Sementara ini kita di provinsi tidak mengangkarkan dulu untuk proyek drainase Balikpapan," lanjutnya.
Ditanya soal kemungkinan Pemprov Kaltim tetap bisa membantu menggunakan skema bantuan keuangan (bankeu) kab/kota, Aji Firnanda mengaku tidak bisa berkomentar banyak.
"Nah, memukinkan saja kalau provinsi mau membantu lewat Bantuan Keuangan, tapi saya tidak bisa berkomentar, karena bukan ranah saya mengiyakan lewat bankeu," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Isran Noor, Gubernur Kaltim meninjau titik banjir di Balikpapan.
Dalam keterangannya, Isran menegaskan akan menyelesaikan secara bertahap pembangunan drainase Balikpapan.
Menanggapi hal itu, Aji Firnanda mengaku sebelumnya Pemprov Kaltim memang berencana membangun drainase di Kota Minyak secara bertahap.
"Rencana kan memang Pemprov Kaltim mau menyelesaikan itu, secara bertahap," tagasnya.
Sejak 2019 hingga 2022, Pemprov Kaltim telah memangun 146 meter drainase dengan lebar 7 meter.
Hanya saja provinsi terkendala terbatasnya anggaran hingga permasalahan sosial.
Total kebutuhan membangun drainase MT Haryono, diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
"Kemarin kita terkendala, masih ada lahan yang belum dibebaskan," katanya.
(adv/kominfokaltim)
