Ia pun menegaskan agar pilot project yang dijalankan dapat diprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat dan bersinergi dengan visi misi Wali Kota Samarinda.
Politisi Fraksi Demokrat tersebut menilai, kontrol harus betul-betul dijalankan oleh perangkat pemerintah selaku penanggung jawab.
Sebab, menurut Joni, pada tahun 2022 kucuran dana mulai Rp100 juta hingga Rp300 juta akan mulai dialokasikan kepada 1980 RT se-Samarinda.
"Apalagi jika sudah seluruhnya diberikan, maka akan semakin sedikit lagi orangnya yang akan bisa mengontrol, kecuali untuk kontrol berdasarkan laporan, kalau untuk pembangunan fisik mungkin agak susah pengontrolannya," pungkasnya. (advertorial)
