"Penolakan-penolakan itu memang wajar, ada pro ada kontra. Cuma kami berkomitmen apapun alasannya IKN harus tetap ada di Kaltim," ujarnya.
Untuk mempersiapkan gelombang persaingan tenaga kerja, PWNU Kaltim pun ke depannya akan mendorong sumber daya manusia lokal dapat mengambil langkah-langkah peningkatan kualitas dengan cara sertifikasi.
"Berdasarkan instruksi PBNU meminta tenaga-tenaga kerja kita bisa melengkapi sertifikasi dan peningkatan kemampuan sehingga kita bisa bersaing," imbuhnya.
Selain itu, posisi badan otorita yang hangat diperbincangkan pun dinilai NU semestinya dapat diisi oleh tokoh-tokoh NU yang dianggap layak mengisi posisi strategis tersebut.
"Kami juga berharap bapak Presiden Jokowi dapat melibatkan kami dalam mengisi badan otorita IKN," pungkasnya.
(redaksi)
