VONIS.ID - DPRD Samarinda turut merespon kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Diketahui pemerintah pusat beberapa waktu lalu resmi menaikan harga BBM.

Hal tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah dengan tegas menyatakan penolakan kenaikan harga BBM.

Pasalnya kenaikan harga BBM dinilai akan sangat menekan masyarakat terlebih saat ini kondisi ekonomi tengah lesuh usai diterpa pandemi covid-19.

Dalam kesempatannya, Nursobah tidak hanya menyatakan penolakan, namun juga menawarkan sulusi keperintah.

Ia menawarkan 10 solusi ke pemerintah yang dapat menahan menaikan harga BBM.

Solusi ini dinilai dapat mengurangi beban berat APBN.

Pertama, menggunakan kesempatan penambahan windfall dari perusahaan yang terkena dampak tak terduga akibat ekspor.

Kedua, menggunakan restrukturisasi pembiayaan IKN. Artinya beberapa hal yang tidak penting segera dilakukan normalisasi.

Ketiga, menghitung ulang anggaran pensiun DPR RI.

"Reduksi struktur gemuk BUMN karena tidak semuanya BUMN itu menguntungkan atau tidak memberikan benefit yang cukup. Selanjutnya, mengurangi belanja infrastruktur, ini merupakan upaya mengurangi beban berat APBN dan perlu dipertimbangkan," jelasnya, Jum'at (9/9/2022).

Keenam, manfaatkan kenaikan harga batu bara sebagai added value untuk BBM.

Sebab harga batu bara mengalami peningkatan, sementara harga BBM dunia saat ini mengalami penurunan.

Ketujuh, fokus dalam penguatan UMKM yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Kedelapan, mengambil kendali harga normal sehingga pemerintah dalam jangka pendeknya adalah melakukan regulasi ulang kepada seluruh bahan pokok.

"Kemudian memberikan jaminan kesehatan murah walaupun tidak harus gratis dan jaminan bea pendidikan murah untuk masyarakat dengan memberikan fasilitas ruang belajar yang dianggap kurang," pungkasnya. (Advertorial)