Ini ditandai dengan beberapa indikator, seperti belum semua layanan publik yang tersedia secara elektronik, infrastruktur TIK yang belum memadai di  wilayah kecamatan, kapasitas SDM yang perlu terus ditingkatkan dan perlunya sosialisasi SPBE secara massif kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan SPBE secara optimal, diperlukan upaya yang sungguh–sungguh dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, FGD ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan SPBE di Kukar.

Sunggono berharap kegiatan ini dapat diperoleh masukan yang konstruktif dari para narasumber, pembahas dan seluruh peserta untuk merumuskan strategi dan langkah–langkah yang tepat dalam mewujudkan SPBE di Kukar.

"Saya harap ini menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antarstakeholder dalam mewujudkan SPBE yang efektif dan efisien," ucapnya.

Sementara Inspektur Kukar, Heriansyah mengatakan FGD SPBE yang diadakan dengan mengundang OPD terkait guna menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, Dimana Pemkab Kukar akan diberikan sebuah penilaian terkait kematangan maturitas dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kukar, kata Heriansyah, sudah banyak sekali yang membuat sistem.