"Padahal penting untuk membongkar borok keterlibatan anggota-anggota kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Keterlibatan aparat kepolisian itulah yang diduga membuat penanganan kasus-kasus tambang ilegal menjadi tumpul," katanya.

Castro juga melihat sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan turun tangan menelusuri dugaan suap Ismail Bolong ke petinggi Polri membuat proses penyelesaian kasus tersendat. 

Padahal, publik sudah beberapa kali meminta KPK untuk masuk dan menangani adanya dugaan suap dari Ismail Bolong.

"Dugaan suap dan gratifikasinya pun seperti jalan di tempat. Tidak ada upaya (dari) KPK untuk masuk memeriksa nama-nama anggota kepolisian yang disebutkan Bolong selama ini," pungkasnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bolong tak diketahui rimbanya. Sedang aktivitas tambang ilegal disebut kembali merajalela di Bumi Etam, sebutan Kaltim.

Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri pun bertolak ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/4) pagi tadi, demi menindaklanjuti informasi kembali maraknya aktivitas tambang ilegal. 

"Pagi ini kami berangkat ke Kalimantan Timur," ujar Kasubdit Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Moh. Irhamni, Selasa (4/4).

(redaksi)