VONIS.ID, SAMARINDA - Program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digalangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digencarkan ke seluruh wilayah nusantara.
Pada Kamis (14/10/2021), lembaga super power ini bertandang ke Benua Etam, tepatnya di gedung karang paci markas DPRD Kaltim.
Kunjungan lembaga antirasuah yang langsung dipimpin Ketua KPK RI Firli Bahuri ini diterima Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama para anggota dewan lainnya, dan perwakilan seluruh di seluruh DPRD 10 kabupaten/kota.
Dari kunjungan tersebut, diketahui Firli menegaskan lawatannya untuk mengantisipasi pencegahan korupsi di internal eksekutif maupun legislatif.
Sebab selain masyarakat, lembaga penyelengara negara lainnya juga memiliki peranan penting guna menciptakan negara yang bersih dan sehat.
"Saya tentunya menyampaikan terimakasih pada seluruh rakyat Kaltim . Kami melakukan salah satu kegiatan sebagaimana amanat undang-undang bahwa KPK melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," tutur Firli.
Peranan penting seluruh lapisan masyarakat, baik para pejabat publik dimaksud Firli, ialah peranan dalam rangka pembuatan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan daerah yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
"Indikatornya saya sampaikan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, satu tujuannya. Tujuannya adalah tujuan negara, yaitu salah satu memajukan kesejahteraan umum," imbuhnya.
Peran dimaksud, lanjut Firli, ialah dalam bentuk pembuatan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan daerah yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
"Karenanya anggota DPRD dalam rangka menyusun bersama-bersama dengan RAPBD harus menyasar kepada tujuan negara. KPK memang melakukan salah satu program terkenal dengan pusat monitor tentang pencegahan.
Untuk melakukan pencegahan itu, tentu kita mulai di tahap perencanaan, tahap pengesahan, tahap pelaksanaan,terakhir adalah kepala daerah bagaimana bisa mempertanggungjawabkan seluruh anggaran digunakan tepat waktu dan guna tepat sasaran untuk rakyat," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama juga, Firli kembali menegaskan agar para pejabat publik jangan berbuat nakal, dalam arti mengambil keutungan pribadi dari setiap program anggaran.
"Jadi tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dari program. Pokok-pokok pikiran harus diarahkan menjadi satu program untuk mewujudkan tujuan negara itu," tekannya.
Sementara itu, Syafruddin anggota Komisi III DPRD Kaltim merespon dan mengapresiasi kunjungan KPK guna melakukan edukasi pencegahan dini tindak rasuah.
"Ya hanya menjelaskan tentang tugas DPRD yang benar seperti ini. Kalau melanggar, kalau berkorupsi, akan ditangkap. Artinya langkah preventif, langkah antisipasi oleh KPK dan kami semua sangat mengapresiasi langkah preventif ini," tutur Udin sapaan karibnya.
Lanjut Udin, dengan hadirnya KPK tentu akan meningkatkan semangat kerja para legislatif, yang mana nantinya akan semakin berkomitmen melaksanakan tugas negara tanpa melakukan penyelewengan.
"Tentu saja kita akan bekerja dengan baik. Bekerja sesuai aturan dan undang-undang," pungkasnya. (tim redaksi)
