VONIS.ID, SAMARINDA - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) terus menjadi hal dilematis di berbagai wilayah.

Di satu sisi, pemerintah selaku pemilik kewenangan wilayah menginginkan tatanan kota yang rapi, namun di sisi lain para pedagang yang ditertibkan menjadi kehilangan tempat mengais rupiah. 

Seperti yang terjadi di Kota Tepian, saat lembaga eksekutif melakukan penertiban para PKL di kawasan Polder Air Hitam, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu belum lama ini. 

Menanggapi hal ini, para legislatif pun angkat bicara. Kali ini, Andi Muhammad Afif Rayhan, anggota Komisi II DPRD Samarinda berharap adanya sinergi dalam regulasi penertiban dan mengayomi masyarakat kecil. 

"PKL dan pemerintah bersama DPRD sejatinya harus sama-sama memahami aturan yang ada. Jangan sampai demi kepentingan masing-masing pihak banyak dampak buruk terjadi. Misalnya kemacetan dan carut-marutnya tata kota kita," ucap Afif, Rabu (13/10/2021).