"Kita prihatin atas kasus yang menimpa Ketum.

Sebagai kader yang mencintai partai, kasus itu tidak boleh menjadi beban partai dan menyandera kepentingan seluruh kader yang tengah berkonsolidasi menghadapi pemilu 2024," ujar Erwin.

Dia mengingatkan jika persoalan itu berlarut, akan menimbulkan spekulasi di publik.

Hal itu akan melahirkan disorientasi dan demoralisasi bagi semua kader Golkar.

"Dalam sistem demokrasi yang berbasis elektoral seperti sekarang, dugaan selingkuh seperti itu berakibat menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Golkar," ungkap Erwin.

Erwin meminta Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik mendesak Airlangga Hartarto melakukan klarifikasi. Hal itu untuk penyelamatan partai Golkar.

Dia juga mengingatkan kasus tersebut tidak boleh menjadi beban pemerintahan Jokowi.

Sebab, Airlangga Hartarto memegang posisi strategis di pemerintahan Presiden Jokowi yaitu sebagai Menko Perekonomian.

"Penting sekali klarifikasi agar kasus yang menimpa Airlangga tidak menyandera Presiden Jokowi di tengah sorotan publik yang sangat besar terhadap kasus-kasus pencabulan dan pemerkosaan yang kian marak akhir-akhir ini," tuturnya.

(*)