VONIS.ID - Sejumlah proses persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah berlangsung, mulai dari pelantikan Kepala Otorita IKN hingga penerbitan sejumlah aturan untuk mendukung terlaksananya perpindahan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur dengan lancar.

Pemerintah mengklaim pembangunan IKN akan mengedepankan prinsip ekonomi hijau untuk kelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan secara nyata.

Beberapa peraturan turunan yang dibuat untuk memastikan komitmen tersebut antara lain Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (KSN) IKN, Perpres tentang Pembagian Wilayah IKN dan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Rencana Detail Tata Ruang IKN.

Adapun wilayah cakupan wilayah IKN mencapai 256.142 hektare (ha) yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutar Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur dengan kawasan inti yang ada di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 ha.

Sesuai dengan pengakuan masyarakat setempat, kawasan tersebut masih memiliki status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Artinya, penduduk yang tinggal di kawasan ini bisa sewaktu-waktu direlokasi karena kawasan mereka belum beralih menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga belum bersertifikasi hak milik.

Untuk itu, pemerintah pun lakukan beberapa hal untuk memastikan komitmennya tersebut.

Tim redaksi rangkum beberapa di antaranya:

1. Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Pembangunan IKN

Prinsip FPIC, pada dasarnya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah mereka.

Berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas (free) bisa menyatakan setuju (consent) atau menolak.

Menurut Emil Kleden, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaka Bentala Rakyat & Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), sampaikan bawah prinsip dasar ini penting untuk dijadikan panduan utama bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan IKN.

"Perlu diingat, sumber konflik pada umumnya terkait dengan hak masyarakat atas tanah. Hak tersebut perlu dipenuhi agar proses pembangunan mendapatkan dukungan ke depannya.” ujarnya.

“Interaksi penyelenggara IKN dengan masyarakat setempat mengenai hak atas tanah perlu diperjelas. Kalau tidak dibereskan, maka konflik akan terus terjadi dan merusak relasi kedua pihak dalam jangka panjang," lanjut Emil.

2. Pemetaan Lahan Lokasi IKN terhadap Hutan Adat

Selanjutnya, langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah secara lebih seksama adalah melakukan pemetaan tata ruang lokasi pembangunan IKN terhadap hutan adat.

Misalnya, apakah ada persinggungan lahan IKN dengan wilayah hutan adat, bagaimana dampak pembangunan tersebut terhadap hak Masyarakat Adat atas tanah mereka, dan sebagainya.

Rikardo Simarmata, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa langkah awal pemetaan adalah dengan mengumpulkan data seputar kepemilikan lahan atau tanah yang digunakan untuk IKN. Kepemilikan bisa jadi oleh individu dan kelompok.

“Di sekitar lokasi IKN sudah banyak pendatang dari Jawa dan Sulawesi. Mereka di sana sudah bergenerasi. Orang-orang dari Jawa didatangkan untuk industri migas dan untuk proyek transmigrasi. Orang-orang dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah datang untuk alasan memperbaiki hidup. Jadi, klaim adanya tanah adat dengan penguasaan komunal di sekitar lokasi IKN memang perlu dilakukan dengan hati-hati”, tambah Rikardo.

“Terlepas dari itu, untuk keperluan perolehan tanah untuk IKN, pemerintah perlu serius melakukan pendataan kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal itu perlu karena bagi tanah-tanah yang tidak bersertifikat dan berada di Areal Penggunaan Lain, Kantor Pertanahan setempat tidak memegang datanya. Harus mendapatkannya di kantor desa atau kecamatan,” lanjutnya lagi.