Pada konflik yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu, diketahui menelan satu korban jiwa dengan luka bacok di leher dan enam lainnya mengalami luka tembak.
Ujung dari konflik tersebut, Korps Bhayangkara akhirnya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut.
"Kalau kasus atensi dan yang saya lakukan sendiri, itu agak susah menangani soal tanah.
Karena aturannya itu membuat kita susah bergerak cepat, seperti soal kepemilikan tanah (tumpang tindih) tanpa ada batasan jelas karena penyuratannya sudah sangat lama dan jadinya kita perlu menggali lagi dan menggali lagi lebih dalam untuk mengisinya," ucapnya.
Selain konflik agraria, Arif juga tak menampik jika persoalan aktivitas tambang batu bara ilegal di Kota Tepian juga menjadi sorotan utama lainnya.
"Kalau permasalahan tambang itu, di satu sisi kita harus memberantas para mafia tambang ilegal dan di sisi lain kita juga harus menyelamatkan konflik sosial di masyarakat," jelasnya.
Aktivitas tambang batu bara ilegal diakui Arif Budiman tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan.
Selama berkarir di Polresta Samarinda, Arif Budiman menemukan polemik tambang batu bara ilegal juga kerap menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Misalnya para pemilik lahan (warga) ada yang (sukarela) lahannya mau ditambang.
Dengan memberi izin dan dia (warga) mendapat fee," ucapnya.
Keterpurukan ekonomi kala pandemi Covid-19 diduga Arif Budiman menjadi alasan warga yang memiliki lahan memberi izin kepada aktivitas tambang batu bara ilegal.
"Apalagi zaman susah seperti sekarang. Selama kita bisa selesaikan secara damai kita selesaikan.
Tapi kita juga lebih atensi ke tambang yang merusak alam terlebih yang menimbulkan bencana," ungkapnya.
(tim redaksi)
