"Jadi sebenarnya tinggal cek saja, kalau perlu misalnya minta DPR untuk audiensi kita audiensi, kita uji data saja apakah Pemkot sudah pernah mengganti atau belum," ujar Angkasa.
Ia juga mengakui, bahwa kelalaian pemerintah di masa lalu juga memberi ruang terhadap oknum masyarakat yang ingin mencari keuntungan pada situasi ini.
Tetapi, hal itu tak bisa menjadi alasan agar program tidak dilakukan.
(advertorial)
