VONIS.ID -  Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB, bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan pemerintah ini diambil lantaran akibat tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer.

Hal ini mengakibatkan pengupahan tenaga honorer kerap kali berada di bawah UMR.

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," kata Tjahjo, dalam rilis resminya.

Terkait hal ini, Pemprov Kaltim menegaskan akan tetap mempertahankan tenaga honorer.

"Pak Isran Noor sudah memutuskan tidak akan menghapus tenaga honorer," kata Diddy Rusdiansyah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Kamis (9/6/2022).

Diddy mengatakan untuk penggajian tenaga honorer, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan dari anggaran APBD.

"Tidak ada penghapusan, bukan masalah jumlah tenaganya, tapi kebutuhan Kaltim," paparnya.

"Beliau tetap kebijakannya honorer tetap perlu ada," lanjutnya.

Meski begitu, pemprov juga secara bertahap juga melakukan seleksi perekrutan PPPK, yang saat ini di Kaltim, telah berjumlah 1.796 pegawai.

"Itu kan sudah undang-undang, yang ada PNS dan PPPK bahasa normatifnya begitu," sebutnya. (ADV/ Kominfo Kaltim)